Selamat Datang di Blog Resmi SMPN 2 Pamulihan

Sajian informasi seputar sekolah kini bisa diakses dengan mudah .

Acep Setiawan Sang Nayaga

Mari Lestarikan Kebudayaan Lokal.

Paturay Tineung

Penampilan seni dari kelas 8

PPDB 2012-2013

Selamat datang siswa-siswi baru SMPN 2 Pamulihan. Selamat bergabung

Aku akan Merindukanmu Sahabat

Rudi Jumawan, Alumnus SMPN 2 Pamulihan.

Friday, January 25, 2013

RAPAT ORANG TUA

Pada tanggal 23 Januari 2013 kemarin SMPN 2 Pamulihan mengadakan temu rapat dengan orang tua siswa. Jumlah orang tua yang hadir kali ini tidak cukup bnyk karena mungkin ada yang diwakilkan. Dalam rapat tersebut ada beberapa hal yang dibicarakan salah satunya adalah pengenalan alamat blog sekolah pada orang tua siswa sebagai sarana informasi antara sekolah dengan siswa dan masyarakat. Situs blog sekolah bisa dijadikan sumber informasi bersama seputar perkembangan berita yang berkaitan dengan dunia pendidikan pada umumnya dan lingkungan sekolah pada khususnya.
Selain informasi tentang blog sekolah juga disampaikan ini materi dari rapat ini yaitu beberapa hal yg menyangkut persiapan siswa di semester 2 seperti jadwal pengayaan, masalah UN,  perpisahan dll.

TATA TERTIB SISWA SMPN 2 PAMULIHAN

1.   Siswa hadir di sekolah paling lambat 15 menit sebelum jam pertama (pukul 07.20),
      dan bagi siswa yang terlambat, wajib melapor kepada Bapak/Ibu Guru Piket.
2.   Bapak/Ibu Guru Pengajar berwewenang mengizinkan/tidak mengizinkan siswa yang terlambat
      masuk jam pertama / jam setelah istirahat, untuk mengikuti pelajaran.
3.   Berdoa di awal jam pertama dan akhir jam pelajaran terakhir dan dipimpin oleh KM/Wakil KM.
4.   Saat jam pelajaran berlangsung, siswa tidak diperkenankan keluar masuk kelas, kecuali atas izin
      Guru yang bersangkutan atau panggilan dari Kepala Sekolah, Guru BP, Guru Piket / Wali Kelas.
5.   Jika Guru sedang berhalangan hadir, siswa tidak diperkenankan keluar kelas
      dan KM/Wakil KM menghubungi Guru Piket.
6.   Apabila mempunyai rencana meninggalkan sekolah sebelum waktunya pulang, siswa harus menyiapkan bukti tertulis dari Orang Tua/Wali / surat dari dokter atau instansi lain dan meminta
      izin kepada Kepala Sekolah / Guru Piket serta mengisi format-format yang tersedia di Piket.
7.   Pada saat jam istirahat, siswa tidak diperkenankan keluar dari lingkungan sekolah,
      kecuali atas seizin Kepala Sekolah / Guru Piket.
8.   Pada saat jam shalat, semua aktifitas baik di ruangan maupun di lapangan dihentikan
      untuk melaksanakan ibadah shalat berjamaah.
9.   Siswa yang berhalangan mengikuti pelajaran, wajib mengirimkan surat dari Orang Tua/Wali dan
      bagi yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari harus mempunyai Surat Cuti Dokter untuk ke Wali Kelas.
10. KM, Wakil KM, atau Petugas Piket wajib :
      10.1.   Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan kelas.
      10.2.   Melapor kepada Guru Piket jika ada gangguan keamanan / ketertiban yang tidak tertangani.
      10.3.   Menyiapkan sarana/alat yang diperlukan untuk kegiatan belajar-mengajar.
11. Membayar iuran sekolah atau iuran lainnya segera setelah mendapat uang dari Orang Tua / Wali dan selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan tersebut.
      Apabila tidak, akan dipertimbangkan untuk memanggil Orang Tua/Wali.
12. Wajib mengikuti upacara-upacara Penaikan Bendera Hari Senin dan Hari Besar Nasional.
13. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah dan memelihara taman dan tanaman.
14. Memiliki dan membawa Kartu Pelajar ke sekolah.
15. Hormat, sopan, ramah dan mengucap salam pada Warga Sekolah atau Tamu apabila bertemu.
16. Siswa DILARANG :
16.1. Membawa uang jajan berlebihan atau uang-uang yang tidak berkaitan dengan sekolah.
16.2. Membawa dan mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah.
16.3. Membawa barang yang tidak punya kaitan dengan keperluan/kegiatan belajar.
16.4. Membawa alat komunikasi (Handphone).
16.5. Merusak, mencorat-coret fasilitas barang sekolah / siswa lain atau mengganggu ketertiban.
16.6. Putra :  Berkuku panjang, berambut gondrong atau diwarnai, dan memakai perhiasan.
         Putri :  Berkuku panjang, rambut diwarnai, pakai perhiasan mencolok, make-up berlebih.
      16.7. Meminta paksa : uang atau barang milik orang lain, bantuan pengerjaan tugas atau yang lainnya .
      16.8. Mengintimidasi, mengancam keamanan dan keselamatan orang lain.
      16.9. Merokok, mabuk, minum minuman keras, menyalahgunakan narkotika/obat-obatan.

17. PERINGATAN :
17.1. Apabila tidak masuk sekolah sekolah selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut atau 25 (dua puluh lima) hari dengan tidak berturut-turut dalam satu semester tanpa alasan / keterangan / pemberitahuan dan setelah Orang Tua / Wali dipanggil 3 (tiga) kali ternyata tidak hadir, maka siswa tersebut dianggap MENGUNDURKAN DIRI.

      17.2. Yang melanggar Tata Tertib ini bisa dikenai SANKSI / HUKUMAN, berupa :
a.   Pemberian peringatan.
b.   Pemberian tugas-tugas khusus.
c.   Panggilan konsultasi kepada Orang Tua / Wali.
d.   Membuat perjanjian tertulis.
e.   Skorsing untuk jangka waktu tertentu.
f.   DIKELUARKAN DARI SEKOLAH.
18. KETENTUAN PEMAKAIAN SERAGAM SISWA.
18.1. Hari Senin, Selasa & Rabu :
Putra   :  Atas            :  Kemeja Putih dengan badge lengkap.
              Bawah        :  Celana Panjang berwarna biru.
Putri    :  Atas            :  Kemeja putih lengan panjang dengan badge lengkap.
              Bawah        :  Rok panjang (sampai mata kaki) berwarna biru.
18.2. Hari Kamis&Jum’at :   Berpakaian seragam batik khas sekolah.
18.3. Hari Sabtu           : 
Putra   :  Berpakaian seragam pramuka
Putri    :  Berpakaian seragam pramuka
Jika tidak seperti disebutkan di atas, siswa memakai seragam batik.
18.5. Siswa putri membawa mukena untuk keperluan shalat di sekolah.
18.6. Pakaian Upacara dengan berseragam lengkap. (Sepatu, kaus kaki, ikat pinggang, dan topi)
18.7. Saat pelajaran Olah Raga memakai pakaian Olah Raga.
Sebelum dan sesudahnya pelajaran Olah Raga, kembali memakai pakaian sesuai ketentuan.
18.8. Ketentuan pakaian lain-lainnya :
a.       Badge yang lengkap adalah : Badge OSIS di saku, Lokasi (SMPN 2 Pamulihan) di lengan kiri atas, Logo Sekolah di lengan kanan atas, dan Nama Siswa di dadan kanan).
b.      Sepatu basket (kets) berwarna hitam berbahan kain kanvas.
c.       Kaus kaki berwarna putih.
d.      Ikat pinggang berwarna hitam.
e.       Topi almamater sekolah berwarna biru.
f.       Pakaian Atas       :  Agak longgar (tidak sempit) dan agak panjang (tidak menggantung).
g.      Pakaian Bawah    :  Agak longgar (tidak sempit), tidak baggy (terlalu longgar),
panjangnya tidak tanggung dan tidak dipasang di bawah pusar.
h.      Memakai pakaian dalam.

Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah

oleh Michael H. Hart


NABI MUHAMMAD (570 SM - 632 SM)

 
Jatuhnya pilihan saya kepada Nabi Muhammad dalam urutan pertama daftar Seratus Tokoh yang berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan sementara pembaca dan mungkin jadi tanda tanya sebagian yang lain. Tapi saya berpegang pada keyakinan saya, dialah Nabi Muhammad satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses-sukses luar biasa baik ditilik dari ukuran agama maupun ruang lingkup duniawi.
Berasal-usul dari keluarga sederhana, Muhammad menegakkan dan menyebarkan salah satu dari agama terbesar di dunia, Agama Islam. Dan pada saat yang bersamaan tampil sebagai seorang pemimpin tangguh, tulen, dan efektif. Kini tiga belas abad sesudah wafatnya, pengaruhnya masih tetap kuat dan mendalam serta berakar.
Sebagian besar dari orang-orang yang tercantum di dalam buku ini merupakan makhluk beruntung karena lahir dan dibesarkan di pusat-pusat peradaban manusia, berkultur tinggi dan tempat perputaran politik bangsa-bangsa. Muhammad lahir pada tahun 570 M, di kota Mekkah, di bagian agak selatan Jazirah Arabia, suatu tempat yang waktu itu merupakan daerah yang paling terbelakang di dunia, jauh dari pusat perdagangan, seni maupun ilmu pengetahuan. Menjadi yatim-piatu di umur enam tahun, dibesarkan dalam situasi sekitar yang sederhana dan rendah hati. Sumber-sumber Islam menyebutkan bahwa Muhamnmad seorang buta huruf. Keadaan ekonominya baru mulai membaik di umur dua puluh lima tahun tatkala dia kawin dengan seorang janda berada. Bagaimanapun, sampai mendekati umur empat puluh tahun nyaris tak tampak petunjuk keluarbiasaannya sebagai manusia.
Umumnya, bangsa Arab saat itu tak memeluk agama tertentu kecuali penyembah berhala Di kota Mekkah ada sejumlah kecil pemeluk-pemeluk Agama Yahudi dan Nasrani, dan besar kemungkinan dari merekalah Muhammad untuk pertama kali mendengar perihal adanya satu Tuhan Yang Mahakuasa, yang mengatur seantero alam. Tatkala dia berusia empatpuluh tahun, Muhammad yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa ini menyampaikan sesuatu kepadanya dan memilihnya untuk jadi penyebar kepercayaan yang benar.
Selama tiga tahun Muhammad hanya menyebar agama terbatas pada kawan-kawan dekat dan kerabatnya. Baru tatkala memasuki tahun 613 dia mulai tampil di depan publik. Begitu dia sedikit demi sedikit punya pengikut, penguasa Mekkah memandangnya sebagai orang berbahaya, pembikin onar. Di tahun 622, cemas terhadap keselamatannya, Muhammad hijrah ke Madinah, kota di utara Mekkah berjarak 200 mil. Di kota itu dia ditawari posisi kekuasaan politik yang cukup meyakinkan.
Peristiwa hijrah ini merupakan titik balik penting bagi kehidupan Nabi. Di Mekkah dia susah memperoleh sejumlah kecil pengikut, dan di Medinah pengikutnya makin bertambah sehingga dalam tempo cepat dia dapat memperoleh pengaruh yang menjadikannya seorang pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Pada tahun-tahun berikutnya sementara pengikut Muhammad bertumbuhan bagai jamur, serentetan pertempuran pecah antara Mektah dan Madinah. Peperangan ini berakhir tahun 630 dengan kemenangan pada pihak Muhammad, kembali ke Mekkah selaku penakluk. Sisa dua setengah tahun dari hidupnya dia menyaksikan kemajuan luar-biasa dalam hal cepatnya suku-suku Arab memeluk Agama Islam. Dan tatkala Muhammad wafat tahun 632, dia sudah memastikan dirinya selaku penguasa efektif seantero Jazirah Arabia bagian selatan.
Suku Bedewi punya tradisi turun-temurun sebagai prajurit-prajurit yang tangguh dan berani. Tapi, jumlah mereka tidaklah banyak dan senantiasa tergoda perpecahan dan saling melabrak satu sama lain. Itu sebabnya mereka tidak bisa mengungguli tentara dari kerajaan-kerajaan yang mapan di daerah pertanian di belahan utara. Tapi, Muhammadlah orang pertama dalam sejarah, berkat dorongan kuat kepercayaan kepada keesaan Tuhan, pasukan Arab yang kecil itu sanggup melakukan serentetan penaklukan yang mencengangkan dalam sejarah manusia. Di sebelah timurlaut Arab berdiri Kekaisaran Persia Baru Sassanids yang luas. Di baratlaut Arabia berdiri Byzantine atau Kekaisaran Romawi Timur dengan Konstantinopel sebagai pusatnya.
Ditilik dari sudut jumlah dan ukuran, jelas Arab tidak bakal mampu menghadapinya. Namun, di medan pertempuran, pasukan Arab yang membara semangatnya dengan sapuan kilat dapat menaklukkan Mesopotamia, Siria, dan Palestina. Pada tahun 642 Mesir direbut dari genggaman Kekaisaran Byzantine, dan sementara itu balatentara Persia dihajar dalam pertempuran yang amat menentukan di Qadisiya tahun 637 dan di Nehavend tahun 642.
Tapi, penaklukan besar-besaran --di bawah pimpinan sahabat Nabi dan penggantinya Abu Bakr dan Umar ibn al-Khattab-- itu tidak menunjukkan tanda-tanda stop sampai di situ. Pada tahun 711, pasukan Arab telah menyapu habis Afrika Utara hingga ke tepi Samudera Atlantik. Dari situ mereka membelok ke utara dan menyeberangi Selat Gibraltar dan melabrak kerajaan Visigothic di Spanyol.
Sepintas lalu orang mesti mengira pasukan Muslim akan membabat habis semua Nasrani Eropa. Tapi pada tahun 732, dalam pertempuran yang masyhur dan dahsyat di Tours, satu pasukan Muslimin yang telah maju ke pusat negeri Perancis pada akhirnya dipukul oleh orang-orang Frank. Biarpun begitu, hanya dalam tempo secuwil abad pertempuran, orang-orang Bedewi ini -dijiwai dengan ucapan-ucapan Nabi Muhammad- telah mendirikan sebuah empirium membentang dari perbatasan India hingga pasir putih tepi pantai Samudera Atlantik, sebuah empirium terbesar yang pernah dikenal sejarah manusia. Dan di mana pun penaklukan dilakukan oleh pasukan Muslim, selalu disusul dengan berbondong-bondongnya pemeluk masuk Agama Islam.
Ternyata, tidak semua penaklukan wilayah itu bersifat permanen. Orang-orang Persia, walaupun masih tetap penganut setia Agama Islam, merebut kembali kemerdekaannya dari tangan Arab. Dan di Spanyol, sesudah melalui peperangan tujuh abad lamanya akhirnya berhasil dikuasai kembali oleh orang-orang Nasrani. Sementara itu, Mesopotamia dan Mesir dua tempat kelahiran kebudayaan purba, tetap berada di tangan Arab seperti halnya seantero pantai utara Afrika. Agama Islam, tentu saja, menyebar terus dari satu abad ke abad lain, jauh melangkah dari daerah taklukan. Umumnya jutaan penganut Islam bertebaran di Afrika, Asia Tengah, lebih-lebih Pakistan dan India sebelah utara serta Indonesia. Di Indonesia, Agama Islam yang baru itu merupakan faktor pemersatu. Di anak benua India, nyaris kebalikannya: adanya agama baru itu menjadi sebab utama terjadinya perpecahan.
Apakah pengaruh Nabi Muhammad yang paling mendasar terhadap sejarah ummat manusia? Seperti halnya lain-lain agama juga, Islam punya pengaruh luar biasa besarnya terhadap para penganutnya. Itu sebabnya mengapa penyebar-penyebar agama besar di dunia semua dapat tempat dalam buku ini. Jika diukur dari jumlah, banyaknya pemeluk Agama Nasrani dua kali lipat besarnya dari pemeluk Agama Islam, dengan sendirinya timbul tanda tanya apa alasan menempatkan urutan Nabi Muhammad lebih tinggi dari Nabi Isa dalam daftar. Ada dua alasan pokok yang jadi pegangan saya. Pertama, Muhammad memainkan peranan jauh lebih penting dalam pengembangan Islam ketimbang peranan Nabi Isa terhadap Agama Nasrani. Biarpun Nabi Isa bertanggung jawab terhadap ajaran-ajaran pokok moral dan etika Kristen (sampai batas tertentu berbeda dengan Yudaisme), St. Paul merupakan tokoh penyebar utama teologi Kristen, tokoh penyebarnya, dan penulis bagian terbesar dari Perjanjian Lama.
Sebaliknya Muhammad bukan saja bertanggung jawab terhadap teologi Islam tapi sekaligus juga terhadap pokok-pokok etika dan moralnya. Tambahan pula dia "pencatat" Kitab Suci Al-Quran, kumpulan wahyu kepada Muhammad yang diyakininya berasal langsung dari Allah. Sebagian terbesar dari wahyu ini disalin dengan penuh kesungguhan selama Muhammad masih hidup dan kemudian dihimpun dalam bentuk yang tak tergoyangkan tak lama sesudah dia wafat. Al-Quran dengan demikian berkaitan erat dengan pandangan-pandangan Muhammad serta ajaran-ajarannya karena dia bersandar pada wahyu Tuhan. Sebaliknya, tak ada satu pun kumpulan yang begitu terperinci dari ajaran-ajaran Isa yang masih dapat dijumpai di masa sekarang. Karena Al-Quran bagi kaum Muslimin sedikit banyak sama pentingnya dengan Injil bagi kaum Nasrani, pengaruh Muhammad dengan perantaraan Al-Quran teramatlah besarnya. Kemungkinan pengaruh Muhammad dalam Islam lebih besar dari pengaruh Isa dan St. Paul dalam dunia Kristen digabung jadi satu. Diukur dari semata mata sudut agama, tampaknya pengaruh Muhammad setara dengan Isa dalam sejarah kemanusiaan.
Lebih jauh dari itu (berbeda dengan Isa) Muhammad bukan semata pemimpin agama tapi juga pemimpin duniawi. Fakta menunjukkan, selaku kekuatan pendorong terhadap gerak penaklukan yang dilakukan bangsa Arab, pengaruh kepemimpinan politiknya berada dalam posisi terdepan sepanjang waktu.
Dari pelbagai peristiwa sejarah, orang bisa saja berkata hal itu bisa terjadi tanpa kepemimpinan khusus dari seseorang yang mengepalai mereka. Misalnya, koloni-koloni di Amerika Selatan mungkin saja bisa membebaskan diri dari kolonialisme Spanyol walau Simon Bolivar tak pernah ada di dunia. Tapi, misal ini tidak berlaku pada gerak penaklukan yang dilakukan bangsa Arab. Tak ada kejadian serupa sebelum Muhammad dan tak ada alasan untuk menyangkal bahwa penaklukan bisa terjadi dan berhasil tanpa Muhammad. Satu-satunya kemiripan dalam hal penaklukan dalam sejarah manusia di abad ke-13 yang sebagian terpokok berkat pengaruh Jengis Khan. Penaklukan ini, walau lebih luas jangkauannya ketimbang apa yang dilakukan bangsa Arab, tidaklah bisa membuktikan kemapanan, dan kini satu-satunya daerah yang diduduki oleh bangsa Mongol hanyalah wilayah yang sama dengan sebelum masa Jengis Khan
Ini jelas menunjukkan beda besar dengan penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Arab. Membentang dari Irak hingga Maroko, terbentang rantai bangsa Arab yang bersatu, bukan semata berkat anutan Agama Islam tapi juga dari jurusan bahasa Arabnya, sejarah dan kebudayaan. Posisi sentral Al-Quran di kalangan kaum Muslimin dan tertulisnya dalam bahasa Arab, besar kemungkinan merupakan sebab mengapa bahasa Arab tidak terpecah-pecah ke dalam dialek-dialek yang berantarakan. Jika tidak, boleh jadi sudah akan terjadi di abad ke l3. Perbedaan dan pembagian Arab ke dalam beberapa negara tentu terjadi -tentu saja- dan nyatanya memang begitu, tapi perpecahan yang bersifat sebagian-sebagian itu jangan lantas membuat kita alpa bahwa persatuan mereka masih berwujud. Tapi, baik Iran maupun Indonesia yang kedua-duanya negeri berpenduduk Muslimin dan keduanya penghasil minyak, tidak ikut bergabung dalam sikap embargo minyak pada musim dingin tahun 1973 - 1974. Sebaliknya bukanlah barang kebetulan jika semua negara Arab, semata-mata negara Arab, yang mengambil langkah embargo minyak.
Jadi, dapatlah kita saksikan, penaklukan yang dilakukan bangsa Arab di abad ke-7 terus memainkan peranan penting dalam sejarah ummat manusia hingga saat ini. Dari segi inilah saya menilai adanya kombinasi tak terbandingkan antara segi agama dan segi duniawi yang melekat pada pengaruh diri Muhammad sehingga saya menganggap Muhammad dalam arti pribadi adalah manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia.

Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah
Michael H. Hart, 1978
Terjemahan H. Mahbub Djunaidi, 1982
PT. Dunia Pustaka Jaya
Jln. Kramat II, No. 31A
Jakarta Pusat

PERINGATAN MAULID NABI DI SMPN 2 PAMULIHAN

Maulid Nabi Muhammad SAW kadang-kadang disebut Maulid Nabi atau Maulud saja (bahasa Arab: مولد النبي‎, mawlid an-nabī), adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW, yang di Indonesia perayaannya jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah. Kata maulid atau milad dalam bahasa Arab berarti hari lahir. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Secara subtansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad.


Masyarakat muslim  di Indonesia umumnya menyambut Maulid Nabi dengan mengadakan perayaan-perayaan keagamaan seperti pembacaan shalawat nabi, pembacaan syair Barzanji dan pengajian.

Begitu juga dengan sekolah kami tercinta ini, akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2013 yang akan datang.

Acara maulid di sekolah ini dimeriahkan pula oleh beberapa lomba siswa-siswi SMPN 2 Pamulihan. Lomba tersebut diantaranya seperti lomba tumpeng, lomba MTQ, lomba adzan,  kaligrafi dan lain-lain. Untuk hiburan, tim tagonian siswa SMPN 2 Pamulihan ikut pula menyemarakan acara.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan sejarah tentang kelahiran seorang manusia paling mulia di Sisi Allah, yaitu Nabi Muhammad S.A.W, sebagai suri tauladan yang baik, sehingga diharapkan para siswa dapat mencontoh perilaku beliau, apalagi akhir-akhir ini menjelang Ujian Akhir Nasional diharapkan pula sebagai pembekalan spiritual dalam menempuh ujian nanti.

Saturday, January 19, 2013

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2013

PETUNJUK TEKNIS
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2013

Download Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah / BOS Tahun Anggaran 2013 download klik di sini ….

Berikut sebagian isi dan lampiran dari Permendikbud RI No. 76 Tahun 2012 tentang Juknis BOS Tahun Anggaran 2013 :
SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :           
a.     bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, pemerintah mengalokasi Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS) Tahun anggaran 2013;
b.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013;
Mengingat : 
1.     Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.     Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.     Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
4.     Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5.     Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6.     Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
7.     Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8.     Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
9.     Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 Mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2013, yang selanjutnya disebut Juknis BOS Tahun 2013 merupakan acuan/pedoman bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, dan Satuan Pendidikian Dasar dalam penggunaan dana BOS tahun anggaran 2013.

Pasal 2

Juknis BOS Tahun 2013 disusun dengan tujuan agar:
a.     penggunaan dana BOS tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) tahun secara efektif dan efisien; dan
b.     pertanggungjawaban keuangan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan terhindar dari penyimpangan.

Pasal 3

(1)   Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
(2)   Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS untuk Sekolah Indonesia di Luar Negeri Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Alokasi dana BOS untuk setiap sekolah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.


MOHAMMAD NUH





SALINAN
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 76 TAHUN 2012

PETUNJUK TEKNIS
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BOS
TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I
PENDAHULUAN
A.   Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Dalam perkembangannya, program BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran sesuai Undang-Undang APBN yang berlaku. Sejak tahun 2012 penyaluran dana BOS dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi.
Pelaksanaan program BOS diatur dengan 3 peraturan menteri, yaitu:
1.      Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya.
2.      Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah.
3.      Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Program BOS tidak dibahas kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

B.   Pengertian BOS

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada Bab V.

C.   Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
1.      Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;
2.      Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3.      Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

D.   Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di  seluruh provinsi di Indonesia.
Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
1.      SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun
2.      SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp 710.000,-/siswa/tahun

E.   Waktu Penyaluran Dana

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.

Pada tahun anggaran 2013, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2013, yaitu Triwulan I dan II tahun anggaran 2013 tahun ajaran 2012/2013 dan Triwulan III dan IV tahun anggaran 2013 tahun ajaran 2013/2014.

Bagi wilayah yang sangat sulit secara geografis (wilayah terpencil) sehingga proses pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, penyaluran dana BOS oleh sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester. Penentuan wilayah terpencil ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.      Unit wilayah terpencil adalah kecamatan;
2.      Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengusulkan nama-nama kecamatan terpencil kepada Tim Manajemen BOS Provinsi, selanjutnya Tim Manajemen BOS Provinsi mengusulkan daftar nama tersebut ke Tim Manajemen BOS Pusat;
3.      Kementerian Keuangan menetapkan daftar alokasi dana BOS wilayah terpencil berdasarkan usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II
IMPLEMENTASI BOS

A. Sekolah Penerima BOS

1.      Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS;
2.      Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS. Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut;
3.      Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa;
4.      Untuk SD/SDLB swasta dan SMP/SMPLB/SMPT swasta, yang mendapatkan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakanhanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi;
5.      Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
6.      Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi yang diperoleh dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan persetujuan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan Komite Sekolah;
7.      Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya;
8.      Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali siswa tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
9.      Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

B.   Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu

Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:
1.      BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu;
2.      BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya;
3.      BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP;
4.      Kepala sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke SMP/SMPLB;
5.      Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
6.      Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel;
7.      BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan.

C.   Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:
1.      Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
2.      Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan;
3.      Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;
4.      Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta).

BAB III
ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana BOS meliputi Tim Pengarah dan Tim Manajemen Pusat, Provinsi
dan Kabupaten/Kota serta Tim Manajemen Sekolah.

KAMUS PENDIDIKAN

Sumber : Kemendiknas

(116 Istilah Penting Tentang Pendidikan Beserta Penjelasannya)

Afektif. Berkaitan dengan sikap, perasaan, dan nilai.

Anggaran pendidikan. Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Alokasi anggaran pendidikan.  Alokasi yang melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Untuk yang melalui belanja pemerintah pusat dialokasikan kepada Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan dua belas Kementerian Negara/Lembaga lainnya (Departemen PU, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Perpustakaan Nasional, Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen ESDM, Departemen Perhubungan, Departemen Kesehatan, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Meteorologi dan Geofisika, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Bagian Anggaran 69).Sementara anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah adalah DBH Pendidikan, DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan, DAU (Dana Alokasi Umum) Pendidikan, Dana Tambahan DAU, dan Dana Otonomi Khusus Pendidikan.

Autistik. Suatu gangguan perkembangan yang kompleks menyangkut komunikasi, interaksi sosial dan aktivitas imajinasi. Gejalanya mulai tampak sebelum anak berusia 3 tahun.

Anak autis. Anak yang mengalami hambatan dalam proses interaksi sosial, komunikasi, perilaku, dan bahasa.

Anak berkebutuhan khusus. Anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Anak Berkesulitan Belajar. Anak yang mengalami berbagai kesulitan dalam melakukan pembelajaran seperti membaca, menulis, dan berhitung.

Anak-anak berkelainan. Anak-anak yang memiliki perbedaan secara fisik dari anak-anak normal lainnya.

Belajar Aktif. Kegiatan mengolah pengalaman dan atau praktik dengan cara mendnegar, membaca, menulis, mendiskusikan, merefleksi rangsangan, dan memecahkan masalah.

Belajar Mandiri. Kegiatan atas prakarsa sendiri dalam menginternalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, tanpa tergantung atau mendapat bimbingan langsung dari orang lain.

Biaya investasi. Biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

Biaya operasi. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan srana dan orasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi.

Biaya personal. Biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikurit proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

BOS  adalah Bantuan Operasional Sekolah yang menggantikan program JPS

BOS Bantuan Operasional Sekolah, merupakan dana kompensasi pendidikan yang pola distribusinya langsung ke sekolah. Keberadaannya membuka peluang bagi anak-anak kurang mampu untuk bisa meneruskan pendidikan. BOS juga memberi sumbangan besar bagi bertahannya sekolah/madrasah dalam penyelenggaraan sekolah akibat masih terasanya krisis ekonomi.

BOS Buku adalah program untuk penyediaan buku teks pelajaran. Program BOS Buku digulirkan karena salah satu komponen penting dalam pembiayaan pendidikan adalah buku. Masyarakat kadang harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan buku paket pelajaran yang bermutu.

Career Center. Pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan bagi tamatan Sekolah Lanjutan Atas (SMA, SMK, MA). Semula bernama Community College.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu, dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DIPA  adalah Daftar Isian Pelaksana Anggaran

EFA adalah Education for All (EFA) yang diprakarsai UNESCO. EFA menargetkan pada tahun 2015 semua penduduk dunia mempunyai akses yang sama dalam memperoleh pendidikan dasar berkualitas.

FLS2N  (Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional) adalah kegiatan akbar di bidang seni dan budaya yang melibatkan seluruh siswa-siswi jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, sekali dalam satu tahun. Para pesertanya adalah siswa-siswi yang lolos seleksi melalui kompetisi ketat dan fair mulai tingkat sekolah, kecamatan dan provinsi. Para juara FLS2N nantinya akan dibina dalam pusat pelatihan nasional dan diupayakan bisa mengikuti kejuaran seni internasional tingkat pelajar.

GBPP adalah Garis-garis Besar Program Pengajaran

Indikator Kompetensi. Bukti yang menunjukkan telah dikuasainya kompetensi dasar.

IPA Terpadu. Pengintegrasian antara dua atau lebih bidang kajian IPA (Fisika, Kimia, Biologi) secara tematik dalam satu pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu dapat dilakukan oleh guru tunggal atau team teaching.

IPS Terpadu. Pengintegrasian antara dua atau lebih bidang kajian IPS (sejarang, Geografi, Ekonomi, Sosiologi) secara tematik dalam satu pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran IPS terpadu dapat dilakukan oleh guru tunggal atau team teaching.

Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah program pemerintah untuk menuntaskan program Wajib Belajar Sembilan Tahun saat krisis moneter pada tahun 1997. Program JPS ini berupa pemberian beasiswa anak-anak miskin dan kucuran dana bantuan operasional ke sekolah-sekolah, JPS berlangsung dari 1998 hingga 2003.

Kalender Pendidikan. Pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran.

KBK  adalah kurikulum yang lebih banyak memberi ruang pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya menyusun kompetensi standar minimal, sementara elaborasi sylabus-nya diserahkan pada daerah, yang selanjutnya diserahkan kepada sekolah dan para guru.

Kecakapan Hidup (Life Skills). Kecakapan-kecakapan yang diperlukan peserta didik dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan.

Kegiatan Pembelajaran. Kegiatan yang melibatkan peserta didik dakam proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Kegiatan yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Kegiatan pembelajaran harus mengembangkan kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Ketuntasan Belajar. Tingkat ketercapaian kompetensi setelah peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran.

Komite Sekolah/Madrasah. Lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Klasikal. Cara mengelola kegiatan belajar dengan sejumlah peserta didik dalam suatu kelas, yang memungkinkan belajar bersama, berkelompok, dan individual.

Kognitif. Berkaitan dengan atau meliputi proses rasional untuk mengausai pengetahuan dan pemahaman konseptual.

Kolaboratif. Kerjasama dalam pemecahan masalah dan atau penyelesaian suatu tugas di mana tiap anggota melaksanakan fungsi yang saling mengisi dan melengkapi.

Kolokium. Suatu kegiatan akademik di mana seseorang mempresentasikan apa yang telah dipelajari kepada suatu kelompok atau kelas, dan menjawab pertanyaan mengenai presentasinya dari anggota kelompok atau kelas.

KOMITE SEKOLAH adalah unsur-unsur masyarakat yang diharapkan memberikan masukan dalam pengembangan program sekolah, peningkatan fundrising, dan pengembangan kurikulum. Mereka juga berhak memperoleh laporan kerja meski tidak berada dalam struktur birokrasi sekolah, sehingga akuntabilitas manajemen sekolah dapat diketahui oleh publik. Keanggotaan komite sekolah bervariasi, ada yang hanya terdiri dari ahli pendidikan dan tokoh masyarakat setempat, tapi ada pula yang memasukkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga pengusaha.

Kompetensi. Seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Kompetensi Dasar (KD). Kemampuan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan efektif.

Kooperatif. Kegiatan yang dilakukan dalam kelompok demi kepentingan bersama.

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Batas minimal pencapaian kompetensi pada setiap aspek penilaian mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik.

KTSP  adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP ini merupakan perwujudan dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah, yang dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama tingkat kabupaten/kota untuk pendidikan dasar, dan provinsi untuk pendidikan menengah. KTSP berpedoman pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Kurikulum. Seperangkat rencana dan pengaturan mennegai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

KURIKULUM 1994 merupakan kurikulum yang disusun oleh pemerintah pusat dan hanya memberi kewenangan pada pemerintah daerah sebesar 20% untuk menyusun kurikulum muatan lokal

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.

Metakognisi. Kognisi yang lebih komprehensif, meliputi pengetahuan strategik (mampu membuat ringkasan, menyusun struktur pengetahuan), pengetahuan tentang tugas kognitif (mengetahui tintutan kognitif untuk berbagai keperluan), dan pengetahuan tentang diri.

MBS  adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. MBS ini bertujuan; 1) mencapai mutu (quality) dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya, dengan tolok ukur penilaian pada hasil (output dan outcome) bukan pada metodologi atau prosesnya; 2) menjamin keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di sekolah yang bersangkutan; 3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi; dan 4) meningkatkan akuntabilitas sekolah dan komitmen semua stake holders.

Medali Aviciena adalah penghargaan dari UNESCO terhadap keberhasilan Indonesia melaksanakn wajib belajar enam tahun. Penghargaan ini diberikan pada tahun 1993.

Minggu Efektif Belajar. Jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan, yaitu 34-38 minggu.

Misi Sekolah. Tindakan strategis yang akan dilaskanakan untuk mencapai visi sekolah.

Muatan Lokal. Kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata poelajaran keterampilan.

O2SN  (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) adalah kegiatan akbar di bidang olahraga yang melibatkan seluruh siswa-siswi jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, sekali dalam satu tahun. Para pesertanya adalah siswa-siswi yang lolos seleksi melalui kompetisi ketat dan fair mulai tingkat sekolah, kecamatan dan provinsi. Para juara O2SN nantinya akan dibina dalam pusat pelatihan nasional dan diupayakan bisa mengikuti kejuaran olahraga internasional tingkat pelajar.

OSN  (Olimpiade Sains Nasional) adalah kegiatan akbar di bidang sains dan tekhnologi yang melibatkan seluruh siswa-siswi jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia—kecuali SMK yang memiliki konsentrasi berbeda—sekali dalam satu tahun. Siswa yang mengikuti OSN adalah siswa yang telah lolos seleksi tingkat sekolah, kabupaten dan provinsi. Para juara OSN nantinya akan dibimbing dan diikutsertakan pada olimpiade-olimpiade tingkat internasional seperti; IPhO, IBO, IMO, IChO dan lainya.

Pembelajaran. Proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pembelajaran Berbasis Masalah. Pengorganisasian proses belajar yang dikaitkan dengan masalah konkret yang dapat ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan atau mata pelajaran.

Pembelajaran Berbasis Proyek. Pengorganisasian proses belajar yang dikaitkan dengan suatu objek konkret yang dapat ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan atau mata pelajaran.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikann lebih lanjut.

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global. Pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik agar mampu bersaing di tingkat global, nasional, dan internasional.

Pendidikan Inklusif. Program pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya

Pendidikan Khusus. Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pembiayaan pendidikan. Suatu analisa tentang sumber-sumber dan penggunaan biaya yang diperuntukkan bagi pengelolaan pendidikan secara efisien guna mencapai tujuan.


Pendidik. Tenaga kependidikan yang berkualifukasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, isntruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pendidikan Layanan Khusus (PLK). Pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Pengangguran Terdidik. Orang-orang yang mempunyai kualifikasi lulusan pendidikan yang cukup namun masih belum memiliki pekerjaan. Mereka antara lain terdiri dari lulusan SMA, SMK, program Diploma, dan Universitas.

Penilaian Otentik. Usaha untuk mengukur atau memberikan penghargaan atas kemampuan seseirang yang benar-benar menggambarkan apa yang dikuasainya. Penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes tertulis, kolokium, portofolio unjuk kerja, unjuk tindak (berdiskusi, berargumentasi, dll), observasi, dll.

Permulaan Tahun Pelajaran. Waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahunn pelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Perpustakaan. Tempat, gedung, atau ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku. Berisi koleksi buku, majalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang disimpan untuk dibaca, dipelajari, dan dibicarakan.

Perpustakaan Digital (Digital Library). Perpustakaan yang menyimpan data baik buku (tulisan), gambar, maupun suara dalam bentuk file elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer. Ia merupakan gabungan ICT (Information and Communication Technology) dengan isi dan program yang dibutuhkan untuk mereproduksi dan mengembangkan layanan yang biasa disediakan oleh perpustakaan konvensional yang berbasis kertas atau material lainnya.

Perpustakaan Elektronik (Electronic Library). Sebuah sistem perpustakaan yang menggunakan media elektronik dalam menyampaikan informasi dan sumber daya yang dimilikinya. Media elektronik yang digunakan ini diartikan secara luas bisa melalui komputer, telepon, internet, web, dan lain-lain.

Perpustakaan Modern. Perpustakaan yang menggunakan komputer dan jaringan komputer sebagai alat bantu layanan perpustakaan dan pengelolaannya.

Perpustakaan Semi Modern. Perpustakaan yang sudah memiliki sistem katalog, peng-index-an, dan klasifikasi secara manual dan automasi (disebut hybrid library).

Perpustakaan Tradisional. Perpustakaan yang memiliki koleksi buku tetapi tidak ada sistem katalog.

Perpustakaan Virtual. Perpustakaan yang seluruh koleksinya dalam bentuk digital (edocument) dan diakses melalui internet serta intranet (dalam suatu jaringan).

Persentase anggaran pendidikan. Perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.

Peningkatan Mutu Pendidikan adalah suatu proses yang sistematis, yang dilakukan secara terus-menerus dalam proses belajar-mengajar untuk mencapai tujuan sekolah. Peningkatan mutu ini terkait dengan tiga aspek yang perlu dicermati, yaitu: peningkatan kualitas lulusan, peningkatan kualitas proses belajar-mengajar, dan penciptaan kultur sekolah

Portofolio. Suatu berkas karya yang disusun berdasarkan sistematika tertentu, sebagai bukti penguasaan atas tujuan belajar.

Program Pengayaan. Program pendalaman kompetensi yang diberikan kepada peserta didik yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal agar peserta didik yang bersangkutan memiliki kompetensi yang lebih luas dan tinggi.

Program Remedial. Kegiatan pembelajaran yang ditujukan untuk membantu peserta didik mencapai atau menguasai kompetensi dasar dengan KKM yang ditetapkan. Program Remedial dapat dilaksanakan setiap saat baik pada jam efektif maupun di luar jam efektif. Penialaian kegiatan remedial dapat dilakukan melalui tes maupun penugasan.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Penjabaran silabus yang menggambarkan rencana prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi. RPP digunakan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan/atau lapangan.

RKB  adalah Ruang Kelas Baru. Pembangunan RKB digulirkan karena masih banyak sekolah yang belum punya ruangan cukup untuk menampung siswa. Selain itu masih banyak ditemukan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan double shift; siswa bergantian menggunakan ruang belajar menurut jadual siang-sore. Melalui pembangunan RKB diharapkan proses belajar-mengajar berjalan baik dan lancar. Pola pelaksanaan pembangunan RKB melalui metode imbal swadaya dan block grant. Sekolah yang tergolong mampu, sistem yang digunakan adalah imbal swadaya. Jadi, ada kesepakatan lebih dulu dengan pemerintah daerah, berapa persen yang ditanggung pemerintah pusat dan yang ditanggung sekolah atau pemerintah daerah, misalnya pola 70:30. Sebaliknya pemerintah daerah yang belum mampu, boleh menggunakan pola block grant.

RKKL adalah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

SBI  adalah sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan (SNP) dan memenuhi indikator kinerja kunci minimal (IKKM), serta indikator kinerja kunci tambahan (IKKT), sehingga lulusannya memiliki mutu/kualitas bertaraf internasional. SBI berbeda dengan Sekolah Intenasional, yang merupakan sekolah yang mengadopsi sistem, kurikulum dan tenaga pangajar dari negara asing. Pada Sekolah Intenasional, siswa sama sekali tidak mengenal pelajaran yang sifatnya lokal-nasional seperti Kebudayaan, Bahasa Indonesia dan Kewarganegaraan. Jenis mata pelajaran yang berlaku benar-benar mata pelajaran dari negara asal. Sementara SBI tetap mempertahankan kurikulum lokal-nasional, agar tamatan SBI senantiasa mengenal jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.

SD-SMP SATU ATAP adalah program pemerintah untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa-siswi tingkat SMP yang tinggal di daerah terpencil, terpencar, dan terisolasi dalam mengakses sekolah yang rata-rata berdiri di daerah perkotaan dan jauh dari tempat tinggal mereka. Model sekolah ini merupakan implementasi konsep to reach the unreach (menjangkau mereka yang tidak terjangkau) yang digulirkan UNESCO.

Sekolah Inpres adalah progam pembangunan sekolah pada tahun 1973/1974, secara besar-besaran dari kota hingga pelosok desa. Pembangunan sekolah inpres juga diikuti dengan rekrutmen guru besar-besaran.

Sekolah Inklusif. Sekolah yang menerapkan program pendidikan inklusif.

Silabus. Penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Silabus mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, panilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

SMP TERBUKA adalah bentuk pendidikan terbuka dan pendidikan jarak jauh, yang diperuntukkan melayani anak-anak dari daerah pedalaman dan anak-anak yang bekerja membantu orangtuanya. Metode belajar SMP Terbuka mandiri. Kendati demikian, tatap muka guru-siswa tetap ada walau frekuensinya tidak terlalu sering. Pada intinya, proses pembelajarannya tidak terikat tempat dan waktu. SMP terbuka digulirkan pertama kali pada tahun 1979/1980. Saat itu, SMP Terbuka pertama adalah; Kalianda (Lampung), Plumbon (Cirebon), Adiwerna (Tegal), Kalisat (Jember), dan Terara (Lombok) Timur.

SNP  adalah standar minimal pendidikan

Standar Isi. Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

Standar Kompetensi. Ketentuan pokok untuk dijabarkan lebih lanjut dalam serangkaian kemampuan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara efektif.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didukung oleh standar-stanar: pengelolaan, kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan penilaian.

Standar Pembiayaan. Standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kriteria pendidkan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

Standar Pengelolaan Pendidikan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar pengelolaan pendidikan untuk sekolah/madrasah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaskanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Standar Penilaian Pendidikan. Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penialaian hasil belajar peserta didik. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

Standar Proses. Standar nasional pendidikan yang bekaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

Standar Sarana dan Prasarana. Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, pepustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan utnuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

Sumber Belajar. Segala sesuatu yang mengandung pesan, baik yang sengaja dikembangkan atau yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengalaman dan atau praktik yang memungkinkan terjadinya belajar. Sumber balajar dapat berupa narasumber, buku, media non-buku, teknik dan lingkungan.

Struktur Kurikulum. Pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuaii dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum.

Tenaga Kependidikan. Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Tunadaksa. Mereka yang memiliki kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, otot, sendi, dan pada sisstem saraf pusat).

Tunagrahita. Mereka yang mengalami hambatan atau keterlambatan dalam perkembangan mental disertai ketidakmampuan untuk belajar dan menyesuaikan diri.

Tunanetra. Mereka yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian

Tunarungu. Mereka yang mengalami kehilangan kemampuan pendengaran menyeluruh atau sebagian.

Tunawicara. Mereka yang mengalami gangguan dalam berbicara diakibatkan oleh kelainan/kerusakan pada organ bicara.

Tunalaras. Mereka yang mengalami gangguan emosi dan perilaku sehingga mengalami kesulitan dalam bertingkah laku.

Tunaganda. Mereka yang memiliki dua atau lebih kelainan.

UJIAN NASIONAL adalah evaluasi yang dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional yang berpedoman pada standar nasional pendidikan (SNP) sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

USB  adalah Unit Sekolah Baru. USB ini bagian dari tahapan-tahapan program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Pembangunan USB diperuntukkan bagi anak-anak usia pendidikan dasar di daerah-daerah terpencil, terisolir, dan daerah yang termasuk kantong kemiskinan, agar bisa dijangkau semua anak usia pendidikan dasar. Pola pembangunan USB menggunakan mekanisme block grant, dan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung. Mereka dapat menentukan sendiri keperluan yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah gedung sekolah yang baik. Mereka pun dapat mengawasi pembangunannya sehingga kualitas bangunan terjaga, dan penyimpangan dana di lapangan relatif rendah. Pembangunan USB juga melibatkan Pemerintah Daerah, sebab merekalah nantinya yang bertanggung jawab atas keberlangsungan sekolah di daerahnya.

Visi Sekolah. Gambaran sekolah yang dicita-citakan di masa depan. Ia merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan di masa yang akan datang. Visi sekolah harus berorientasi pada tujuan pendidikan dasar dan tujuan pendidikan nasional.

WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN adalah program pendidikan yang bertujuan memperluas dan memeratakan akses pendidikan untuk warga negara usia 7 s/d 15 tahun (SD/MI/pendidikan setara dan SMP/MTs/pendidikan setara). Program ini digulirkan pertama kali pada tanggal 2 Mei 1994, dan merupakan realisasi dari komitmen pemerintah Indonesia terhadap Deklarasi Dakar, Sinegal, (1994?) yang menyatakan bahwa pada tahun 2015 negara di semua dunia harus menyelesaikan pendidikan wajar 9 tahun.

Waktu Libur. Waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjawal pada satuan pendidikan yang dimakud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antarsemester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besra nasional, dan hari libu khusus.

Waktu Pembelajaran Efektif. Jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, yaitu 32-36 jam pembelajaran.

Web Catalogue (sistem informasi perpustakaan melalui web). Sebuah sistem informasi dan transaksi perpustakaan melalui interface berbasis web

Friday, January 18, 2013

SUSUNAN PENGURUS OSIS SMP NEGERI 2 PAMULIHAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013



PENANGGUNG JAWAB
:
KEPALA SMP NEGERI 2 PAMULIHAN
PEMBINA OSIS
:
ATEP TEDI, S.Pd.
KETUA
:
TANTI AMALIA SOPYA (VII-B)
WAKIL KETUA
:
CHOLILURROHMAN (VIII-B)
SEKRETARIS 1
:
RATNA SARININGSIH (VIII-A)
SEKRETARIS 2
:
ANDRI ANDRYANSYAH (VIII-A)
BENDAHARA 1
:
NADIA (VIII-B)
BENDAHARA 2
:




SEKSI BIDANG
:




SEKBID 1


PEMBIMBING
:
AGUS SUTISNA, S.Ag.
ANGGOTA
:
1.       ANDRI HENDRAYANA (VIII-B)


2.       SRI DELINA NURHASANAH (VII-C)


3.       LINDA (VII-A)


4.   AHMAD KURNIAWAN (VII-A)



SEKBID 2


PEMBIMBING
:
ELSA KURNIAWATI, M.Pd.
ANGGOTA
:
1.       NURAIDA SINTIASARI (VII-B)


2.       NURMALA (VIII-A)


3.       KOMALASARI (VIII-B)


4.   REZA HAMDANI (VIII-B)



SEKBID 3


PEMBIMBING
:
SUSI SELFIA, S.Pd.
ANGGOTA
:
1.       SRI MAYANG RAHAYU (VII-A)


2.       MERI MERIA NURLAWAS (VIII-B)


3.       ANISA SITI KHODIJAH (VII-B)


4.   NENG AYU (VII-B)



SEKBID 4


PEMBIMBING
:
PURNAMASARI, S.Pd.
ANGGOTA
:
1.       NURAENI SAPITRI (VIII-A)


2.       ALDI NURJAMAN R. (VII-C)


3.       MIA ROSMIATI (VII-C)


4.  TINI MARTINI (VIII-B)















SEKBID 5


PEMBIMBING
:
MAMAN ROHYANA, S.Pd.
ANGGOTA
:
1.       YULIA RAHMADINI (VII-B)


2.       ROSA NURUL FADILAH (VII-A)


3.       SULASTRI (VIII-B)


4.   WULANSARI (VIII-B)



SEKBID 6


PEMBIMBING
:
IMAS RINA SUPRIATI, S.Pd.
ANGGOTA
:
1.       ULVA HADIATI PURNAMA (VII-A)


2.       ASTI WIDIASTUTI (VIII-A)


3.       DADAN DARMAWAN (VIII-A)


4.   DENA PUTRI JUWITA (VII-C)



SEKBID 7


PEMBIMBING
:
TAUFIK HIDAYAT, S.Pd.
ANGGOTA
:
1.       AI NERI SRIDAYANTI (VIII-B)


2.       ASEP KARYANA (VII-B)


3.       FIRMAN RUDIANSYAH (VII-B)


4.   ABDUL ROZAK (VII-B)



SEKBID 8


PEMBIMBING
:
LENDRA MORJUANGSAH, M.Pd.
ANGGOTA
:
1.       ANGGA (VII-C)


2.       ANGGI (VII-A)


3.       HANI PRATIWI (VII-A)


4.   RESKI PITRINA AMALIA (VII-A)

BERBAGI

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More